Getar.id – Dalam dua pekan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua menteri dan beberapa pejabat negara dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Menteri KKP Edy Prabowo ditangkap dalam kasus ekspor benih lobster pekan lalu, dan Mensos Juliari P Batubara dalam kasus bansos covid 19, Sabtu malam kemarin.
Terkait hal itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti menilai, OTT tersebut punya dua makna.
“Pertama, keterbukaan dan pembuktian Presiden yang tidak melindungi siapapun yang terbukti bersalah,” ujar Mu’ti dalam rilis tertulisnya, Minggu (6/12).
Selain itu, lanjut guru besar UIN Jakarta tersebut, Presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri.
“Dalam satu tahun pemerintahan, menurut penilaian publik terdapat menteri yang kinerjanya di bawah standar, mis-match, dan di antaranya under capacity. Jabatan menteri terkait langsung dengan pelayanan dan pertanggungjawaban publik bagi kepentingan rakyat,” lanjut dia.
Ia menilai, nasib rakyat yang semakin berat beban, baik karena pandemi, maupun berbagai persoalan hidup mereka karena negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah dan mengangkat nasib mayoritas rakyat bawah.
“Posisi di pemerintahan melekat dengan kewajiban konstitusi dan hajat hidup rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (her)
